Uu perkebunan yang mengatur 20 plasma. Di tahun 2007, memang perusahaan perkebunan inti diharuskan membangun plasma dan diwajibkan menyisihkan 20% areal kerja mereka. Uu perkebunan yang mengatur 20 plasma

Download Free PDF. NOMOR 18 TAHUN 2004. 6. Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore For The Extradition of Fugitives) Dokumen :. PUTUSAN Nomor 55/PUU-VIII/2010. Padahal, mekanisme IUP terbit baru HGU untuk menyempurnakan kebijakan dekade 199. Jika merujuk pada Undang-Undang Perkebunan, beberapa ketentuan yang direvisi tersebut tidak sejalan dan bertentangan dengan beberapa ketentuan, yakni Pasal 41 Ayat (3) yang mengatur atau membolehkan Perusahan untuk hanya melakukan. UU No. HARI PERKEBUNAN-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah membuat Peraturan Daerah yang mewajibkan perusahaan perkebunan membangun plasma minimal 20% dari lahan yang ditanaminya. Namun pasal-pasal yang akan direvisi pada UU 18 Tahun 2004 ini tidak terlalu banyak, hanya pasal-pasal. Permentan tersebut diperkuat dengan UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang juga mengamanatkan PBS maupun PBN membangun plasma sebesar 20% dari luas konsesi. Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa “Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka: pengembangan Perkebunan; dan pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (biofuel), dan hilirisasi industri Perkebunan. b a hw a sumber daya alam ha y a ti Indonesia d a n e k osistemny a yang mempunyai kedudu kan serta peranan penti ng bagi kehidupan a dal a h karu n ia Tuhan Yang Maha E sa, oleh kare na itu perlu dikelola dan dimanfaatkan se cara lestari, selaras, serasi d a n seimb a n g bagi kesrjahte raa n m a syarakat Indonesia p a d a khususny a. KTS dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat dan belum sesuai dengan ketentuan UU Perkebunan yang menghendaki 20% dari luasan kebun yang diusahakan. Hak tersebut meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang dilindungi UU No 5 Tahun 1960 jo PP No 40 Tahun 1996 dan PP No. perkebunannews-perusahaan-sawit-tahan-sertfikat-petani. SAWIT. Perusahaan sawit masuk Bualemo, Banggai, Sulawesi Tengah, dengan janji-janji manis kepada warga. 5. com - Disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR dikhawatirkan menimbulkan potensi penguasaan lahan yang lebih besar dari perambahan perkebunan sawit. Kendatipun demikian, adanya kerugian yang diderita kebun kelapa sawit tersebut sangat kecil sehingga menyebabkan hakim harus memberlakukan Padahal, imbuhnya, Undang-Undang No. varietas sekaligus memperbaiki produksi atau kualitasnya. RUU Perkebunan mengklasifikasikan industri perkebunan kedalam dua bentuk usaha, yakni: 1) usaha budi daya; dan 2) usaha pengelolaan hasil perkebunan. Munculnya kasus pemidanaan justru membuat UU ini berpihak pada pemodal atau pelaku usaha perkebunan. Selain itu, frasa “dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan” dalam Pasal 21 juga mengandung ketidakpastian hukum. Namun, kata dia, hingga kini belum ada. Perkebunan kelapa sawit plasma adalah perkebunan rakyat yang dalam pengembangannya diintegrasikan pada PBS maupun PBN. Termasuk memenuhi kewajibannya. 872. 239 ha untuk 413 KK. No. No. “Jadi swasta yang membangun kebun sebelum tahun 2007 itu tidak wajib membangun kebun plasma, karena memang tidak ada aturan yang mewajibkannya. Sedangkan Izin Usaha Perkebunan diwajibkan kepada: · Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 hektar atau lebih, yaitu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (“IUP-B”). “Jika ditelisik lebih dalam, pada. Perusahaan Inti Rakyat – Transmigrasi selanjutnya disebut PIR-TRANS adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan T. Ada sekitar 5. Usaha Pemerintah untuk mengatur mengenai perkebunan, yaitu dimulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang mengatur mengenai: 1) Perencanaan Perkebunan; 2) Penggunaan Tanah Untuk Usaha Perkebunan; 3) Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Perkebunan; 4) Pengolahan dan Pemasaran. Salah satu kebijakan yang penting dalam pengaturan sektor perkebunan yang disyahkan akhir tahun laluadalah UU No. ” Gunawan dari IHCS mengatakan, pasal lain 12 ayat 2 yang membuat hak-hak masyarakat adat hilang. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. 131, TLN No. 26/2020 Bidang Pertanian dan Permentan no. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha. juga perlu dibuat regulasi dalam bentuk Perda yang mengatur mengenai pengelolaan Perkebunan Pola. Salah satu kewajiban perusahaan kelapa sawit/perkebunan yang memiliki IUP adalah membangun plasma mengacu pada Permentan No 26 tahun 2007. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif,. REPUBLIKA. 1. Pola kemitraan plasma merupakan amanat dari UU No. Dosen Tetap Fakultas Hukum-Universitas Jember Sekretaris Jenderal Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Penyelenggaraan Sistem. Sebelumnya, hanya perusahaan swasta dan BUMN - eks nasionalisasi perkebunan kolonial - yang mengelola perkebunan sawit. NILAI IMPOR KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN. Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Produktivitas minyak sawit (crude palm oil/CPO) mencapai lebih 21 juta ton. f Kepmentan No. pasal : Keseluruhan pasal kecuali yang telah diubah oleh peraturan perundang-undangan terbaru. 14102-ID-tinjauan-yuridis-perjanjian-pola-kemitraan-perkebunan-kelapa-sawit-inti-plasma-a - Read online for free. Hal tersebut. UU Nomor 18/2004 tentang Perkebunan Tujuan Penyelenggaraan Perkebunan (Pasal 3) :. PENDAHULUAN Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT yang diperuntukkan bagi bangsa indonesia yang tak. Adapun subjek HGU menurut Badan Pertanahan Nasional adalah luas 5 hektare – 25 hektare untuk Warga Negara Indonesia (WNI). Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan. Sejumlah pasal yang terdampak tersebut, antara lain, Pasal 14, 15, 16, 58, 67, dan 68. Selanjutnya, kami juga telah membaca Perpres 10/2021 Perpres 49/2021. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi,3. Landasan hukum itu ada di UU nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 93. Sekitar 10 tahun warga menahan janji manis. Perkebunan Swasta Tegaskan Taat Aturan Bangun Plasma. Terbitnya Permentan tersebut merupakan turunan PP N o. 000 Ha) 16. UU No. JAKARTA. KEMENTERIAN Pertanian menegaskan bahwa kewajiban alokasi lahan milik pengusaha sawit bagi petani rakyat seluas 20% merupakan lahan yang berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah dimiliki. Web2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) yaitu segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. 18/2004 yang membahas Perkebunan. 2019 No. Keempat, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,. 12 Ibid. Solusinya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Perpu 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan; UU No. 000-an orang dari Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, aksi menuntut plasma di perkebunan sawit PT Tapian Nadenggan, anak usaha Sinas Mas Group. Areal perkebunan kelapa sawit meningkat dari. Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,. JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa pencabutan hak guna usaha (HGU) bukan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Merujuk ketentuan peralihan dan keputusan. 39/2014 tentang Perkebunan yang digugat Koalisi LSM. JAKARTA, KOMPAS. Selain itu, ia juga memandang bahwa pengaturan dalam UU Perkebunan jauh lebih jelas dibandingkan dengan RUU Cipta Kerja meski aturan turunannya masih harus menunggu PP. com. Generali Indonesia dan Pos Indonesia, Galang Kekuatan Sebarkan Pipa Kebaikan ‘Aku Berbagi’. [1] Sedangkan yang disebut dengan perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan. 39 tahun 2014, yang mewajibkan perusahaan mengikuti standar pembangunan kebun. Undang-undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan norma dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun. Namun dengan direvisinya aturan tersebut maka yang terkena kewajiban tidak hanya perusahaan yang terbentuk setelah tahun 2007, namun juga sebelum 2007. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menunjukan bahwa perkebunan memberi manfaat yang besar untuk mencapai tujuan negara ini, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masalah hukum. 4. sebagaimana diatur dalam perundang-undang No. PP ini mengatur mengenai beberapa subsektor di bidang pertanian, antara lain perkebunan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan. Dalam Permentan No 26/2007 pasal 11 ayat 1 diatur pembangunan kebun plasma yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar perusahaan adalah kewajiban bagi perusahaan yang memiliki IUP atau. Wakil Gubernur. Dalam UU tersebut dikatakan bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun. pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan. Undang- Undang Jabatan Notaris dan Aturan Hukum yang Mengatur tentang Hubungan Kemitraan Perkebunan Kelapa. 3. Abadi meminta seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotim ini dapat mematuhi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. WebPakar Hukum Kehutanan dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Dr Sadino, SH, MH menjelaskan, lahirnya UUCK dan Perpu 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perkebunan kelapa sawit, diantaranya polemic mengenai izin lokasi, Hak Guna Usaha. WebDengan begitu, mereka bisa membantu masyarakat di berbagai daerah Indonesia yang telah dirugikan di tengah keberlimpahan demam sawit, yakni para petani plasma yang dijanjikan keuntungan besar sebelum mereka melepaskan tanah untuk kebun plasma. HGU bukan dalam kategorikawasan hutan, dan peruntukkannya untuk usaha pertanian seperti perkebunan, perikanan, peternakan jadi ya tidak bisa. Ada sekitar 5. Permentan 98/2013 pada dasarnya lahir dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) yang mengamanatkan dibentuknya peraturan menteri yang mengatur mengenai batas wilayah usaha perkebunan, persyaratan dan tata cara perizinan usaha perkebunan, dan kemitraan antara. area penggunaan lain yang berada di luar HGU;dan/atau b. 11 Tahun 2020 Ciptaker, UU PPLH, UU Kehutanan serta UU Perkebunan. “Pertama, Perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) wajib membangun kebun. com - Pemerintah melalui Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memperpanjang masa pengelolaan tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) menjadi paling lama 35 tahun dari sebelumnya hanya 25 tahun. com - Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah mengatur penyelesaian perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam klaim Kawasan hutan, khususnya sesuai ketentuan Pasal 110A. pembangunan kebun plasma yang disepakati bersama oleh PT. “Jadi swasta yang membangun kebun sebelum tahun 2007 itu tidak wajib membangun kebun plasma, karena memang tidak ada aturan yang mewajibkannya. Tampaknya inilah yang dialami petani plasma di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, ketika bermitra dengan perusahaan sawit. “Jadi swasta yang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa. 11 Tahun 2020 tentang UUCK yang telah kami kirimkan kepada Bapak Menteri, dengan ini kami sampaikan Usulan GAPKI atas pengaturan RPP sebagai pelaksana UUCK pada sektor pertanian subsektor perkebunan. Meskipun terdapat Pasal 60 yang mencantumkan tentang sanksi, tetapiPERILAKU YANG DIAWASI PASAL 35 UU NO. bahwa berdasarkan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah hapus antara lain. PRODUKSI KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN TAHUN. Dari keteramgan resmi yang diterima InfoSAWIT SUMATERA, Minggu (16/4/2023), disebutkan keputusan Pemerintah. 98 Tahun 2013 dan dikuatkan dalam UU No. (3) Kebun Koleksi dan atau tempat penyimpanan plasma nutfah yang diselenggarakan oleh perorangan dan atau badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri. 39/2014 tentang Perkebunan hadir secara konstitusional. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang di antaranya mengatur soal plasma sawit, tapi justru merugikan masyarakat. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b, sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dipandang perlu mengatur perbenihan tanaman dalam Peraturan Pemerintah; Mengingat :… Definisi. Pemerintah bakal mengatasi masalah tata kelola industri perkebunan kelapa sawit, termasuk soal kemitraan inti-plasma. JAKARTA, KOMPAS. , Pasal 28 ayat (2). 131, TLN No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 3. Pemerintah telah menerbitkan UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan UU sektoral terkait. Menjawab pertanyaan Anda, dalam hal ini perlu dilihat lebih. Namun 8. Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perkebunan inti berdalih memberikan bantuan untuk pengembangan organisasi [institusional building] koperasi atau kelompok warga, tetapi. 3. com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menindak tegas perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak menerapkan pola kemitraan minimal 20% kepada petani plasma. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga secara hukum berdampak pada peraturan. 39/tahun 2014 yang mencantumkan ketentuan mengenai. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang di antaranya mengatur soal plasma sawit, tapi justru merugikan masyarakat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 3. Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan; Hak Guna Usaha dapat beralih, dialihkan, atau dilepaskan kepada pihak lain serta diubah haknya; dan. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk lebih memberikan kepastian berusaha dan investasi di industri sawit. calon petani plasma maupun petani plasma; dan 4) Menjadikan usaha perkebunan sebagai usaha terintegrasi atas dasar prinsip kesetaraan. <p>Sehubungan dengan isu bahwa pasca terbitnya UU Ciptaker, ada hal yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing (PMA) terbuka 100% untuk industri perkebunan kelapa sawit. Literasi hukum perkebunan masih minim bagi mahasiswaBupati mengungkapkan, sesuai ketentutan, bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi perkebunan, setiap kepala keluarga (KK)-nya wajib mendapatkan lahan plasma seluas minimal 2 hektare. Dengan adanya UU, komoditas-komoditas yang dilindungi tersebut diharapkan akan lebih berkembang dan terus berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Hubungan Antar Peraturan. UU Perkebunan perlu untuk dilakukan revisi, sebab berdasarkan Pasal 58 ayat (1), Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Baru-Baru Ini Dicari Tag Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEBUNAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 3. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan ci ngan skala usaha tidak mencapai. 6 Tahun 2014 Undang-Undang Pangan No. Dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU 39/2014) disebutkan bahwa “usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri”. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang. Sebanyak 53 kepala desa (kades) dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Kabupaten Seruyan memimpin aksi massa. No. TENTANG. ” Gunawan dari IHCS mengatakan, pasal lain 12 ayat 2 yang membuat hak-hak masyarakat adat hilang. 40/1996, setelah perpanjangan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU Agraria, dapat diberikan pembaruan hak. “Jika ditelisik lebih dalam, pada permentan tersebut sudah tertera secara. [1] Sedangkan yang disebut dengan perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan. 3. dalam UU Perkebunan no 39 tahun 2014 yang. ditujukan kepada Ketua Komisi dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh. Sebelum April 2022, tarif PPN yang berlaku adalah 10% dan dihitung dari dasar pengenaan pajak (DPP) dari transaksi. Sadino 3 scaled. Dari segi norma hukum yang diatur dalam Permentan Nomor 29 Tahun 2016 tersebut memiliki potensi permasalahan utama. MATRIK PERUBAHAN UU PERKEBUNAN OLEH UU CIPTA. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Permentan tersebut diperkuat dengan UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang juga mengamanatkan PBS maupun PBN membangun plasma sebesar 20% dari luas konsesi. ditujukan kepada Ketua Komisi dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh. 297. 3, No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 5070461. 39/2014 tentang Perkebunan mewajibkan perusahaan sawit untuk menyediakan 20% dari total luas lahan Hak Guna Usaha (HGU) bagi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat (FPKM). Permentan ini hanya berlaku untuk izin baru sejak aturan ini terbit yaitu sejak 29 April 2021 . Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara. Ia mengatakan, Pasal 21 beserta penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Banyak penanaman sawit di luar APL (alokasi penggunaan lain-red) dan luar hak guna. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelolaUsahaPerkebunan. 7. 10. Bahkan hubungan. 22, LN. PT Muria Sumba Manis di Kabupaten Sumba Timur bergerak di perkebunan tebu dan pabrik gula mengubah lahan tandus menjadi produktif dengan teknologi mutakhir, membangun kebun plasma 1. 7. 117 6. Beleid tersebut mengatur bahwa Perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) dengan luas 250 hektare atau lebih, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar (perkebunan plasma) paling rendah seluas 20% dari total luas area kebun yang. Mereka mendesak PT Tapian Nadenggan memberikan plasma 20% dari luas kebun perusahaan […] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/OT. omnibus la w menyebabkan ketidakjelasan jenis undang-undang yang dibentuk,. Permasalahan Penetapan luas tanah maksimum merupakan amanat UUPA telah lebih dari 50 tahun diatur dalam UU PLTP dan belum. 2 Kawasan peruntukan perkebunan yang diusahakan pada lahan kering di dataran rendah dan atau dataran tinggi mengacu pada kesesuaian lahan yang. “Pemerintah juga telah mencantumkan ketentuan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dalam UU Perkebunan no 39 tahun 2014 yang mewajibkan perusahaan mengikuti standar pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, yakni. Padahal, UU No. DPR menyatakan revisi UU Perkebunan ditujukan untuk membatasi ekspansi perkebunan besar atas lahan pertanian pangan, juga untuk menghindari potensi konflik lahan antara petani pangan dengan pengusaha perkebunan. Infosawit. Solusi.