undang undang keprotokolan. Tahun 2010 tentang Keprotokolan. undang undang keprotokolan

 
Tahun 2010 tentang Keprotokolanundang undang keprotokolan  9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

KEPROTOKOLAN. suria fadliansyah, m. :-Singkatan Jenis: UU: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 19 November 2010: Tanggal Pengundangan: 19 November 2010: Subjek:-Status: Berlaku:. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan 27 14. E. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011. Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. pengaturan keprotokolan; b. Pedoman Pokok Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2019 di tingkat Pusat. Undang. U. Undang-undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomoi 3851); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG. 2. Manfaat. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak. Undang‐Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang KeprotokolanUndang-Undang tentang Keprotokolan Nomor 9 Tahun 2010. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi Tata Tempat,. Pengaturan Keprotokolan tersebut perlu disesuaikan dengan dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa. U. bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan secara menyeluruh; c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. dan ketertiban di dalam penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. bidang keprotokolan kepada Anggota Komisi Yudisial dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Komisi Yudisial; Mengingat : 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Multiple Choice. id - 2 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Protokol. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 9: Jenis / Bentuk. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan sehingga perlu diganti; d. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN. Dalam tulisannya itu beliau menyampaikan bahwa UU No 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan telah. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan. Tipe Dokumen. Edit. UU. Berbagai regulasi atau peraturan yang ditetapkan untuk pelaksanaan acara kenegaraan baik yang ada di dalam negeri maupun di luar, memiliki landasan hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 3. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subyek hukumDalam Undang-undang ini acara kenegaraan antara lain berupa Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dan acara resmi antara lain berupa peresmian proyek-proyek pembangunan. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi 3. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan atau disingkat UUK, menjelaskan arti keprotokolan. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1987, keprotokolan adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara,. DLM. Pimpinan Unit Kerja Eselon I. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penyelenggaraan Acara Resmi di lakukan oleh: lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menurut undang-undang keprotokolan, pengaturan tempat bagi pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi disebut. PERTIMBANGAN. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi13. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. BAB I . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan memberikan definisi Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata. 1442, peraturan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; J. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan. SOAL HUMAS DAN KEPROTOKOLAN kuis untuk 11th grade siswa. Menetapkan penyelenggaran keprotokolan. Pengertian keprotokolan sendiri menurut UU UU No. Tinjauan umum Undang – Undang Keprotokolan (UU No. Sebelum membahas lebih jauh keprotokolan di lingkungan Pengadilan, terlebih dahulu penulis menjabarkan apa itu Keprotokolan dan tujuannya menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan sehingga diperlukan Undang-Undang baru dalam rangka penyempurnaan pengaturan. Keprotokolan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiadari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Definisi/Pengertian berbagai terminologi dalam Keprotokolan : 1. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 9 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2010 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 19 November 2010 Tanggal. - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: Keprotokolan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam penagturannya. Dalam Keprotokolan itu sendiri, secara khusus 40 questions. Pejabat negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya. 2. InfoASN. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPROTOKOLAN. B. Pasal 36 Pendanaan keprotokolan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPROTOKOLAN. Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang : a. Tentang. Pasal 57. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pelatihan dan Lomba Humas dan Keprotokolan berupa penyampaian materi dan praktik yang dilaksanakan selama 1 hari secara luring di Hotel UC UGM pada. UNDANG – UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN . 1. 2. go. Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Undang-undang (UU) tentang Keprotokolan. Pejabat yang Menetapkan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166); 8. Mengingat : 1. E. tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik. E. id : 4 HLM. 9 Tahun 2010. go. Undang Nomor 9 Tahun 2010. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Pasal 5 ayat (2) Undang‑Undang Dasar 1945; Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363); PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN KEPROTOKOLAN. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa 56 3. TENTANG. b. OTK Humas & Keprotokolan Kelas XI Otkp Genap 2019/2020 kuis untuk KG siswa. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Glosarium. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; 4. pelantikan kdh dan wkdh. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2010. Mengingat : 1. Apabila artikel “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010” ini bermanfaat Silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain. Aktivitas keprotokolan. E. 8, LN. 1989. Pemuda kelahiran Lintang Kapus,Sanggau yang juga Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Landak ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sudah lengkap mengatur tentang “apa dan bagaimana, siapa mengatur siapa, mengapa dan dimana” pada acara kenegaraan dan acara resmi yang diselenggarakan baik oleh Lembaga Pemerintah. Dengan berlakunya UU KPK yang baru, sejumlah perubahan lembaga yang bermarkas di Kuningan, Jakarta Selatan. 1990. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243); 6. pengaturan keprotokolan; b. 6375, SIPUU. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Peraturan perundang-undang masing-masing Negara ( Indonesia ) : a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 4. 3. Protocol c. Undang-Undang Keprotokolan adalah ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, selanjutnya disebut Undang-Undang Keprotokolan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia. Undang-undang (UU) tentang Protokol. Keprotokolan”. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Etika berasal dari bahasa yunani yaitu etos yang berarti watak kesusilaan atau kebiasaan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia . UU no 9 tahun 2010 b. id) Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwa keprotokolan merupakan seperangkat kegiatan, yang berlaku untuk beberapa acara resmi seperti acara kenegaraan dan sebagainya, namun masih terikat dalam aturan-aturan tertentu. 1999. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG. go. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara. 9 Tahun 2010 Pasal 1 Tentang Keprotokolan yaitu Pejabat Pemerintahan diartikan sebagai pejabat yang memiliki atau menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai. 9 Tahun 2010) serta perkembangan pelaksanaanya di Tingkat Nasional dan Daerah; Strategi & Implementasi Tugas Protokoler oleh para pejabat protokoler, Humas dan Rumah tangga Pemda: Memahami tugas dan tanggung jawab Protokoler,Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Indonesia Tahun 2018 Nomor 144) sebagaimana diubah. bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan secara menyeluruh; c. Pembangunan tentang Pedoman Keprotokolan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Mengingat : 1. TENTANG. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Perwakilan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan T. Tentang. menurut undang-undang keprotokolan, pengaturan tempat bagi pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan) Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan. pdf - Free download as PDF File (. Misalnya di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Terima kasih sudah berkunjung. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12, pasal 33 ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang. Referensi:UU No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Untuk keprotokolan di Indonesia sendiri dahulu di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, namun karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan masa kini sehingga pada tahun 2010 mengalami pergantian menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 mengenai keprotokolan. Undang-undang (UU) tentang Keprotokolan. KEPROTOKOLAN. keprotokolan, kesehatan, dan hubungan masyarakat, serta arsip dan dokumentasi Kepresidenan dan kementerian; d. KETENTUAN KEPROTOKOLAN MENGENAI TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6. d j pp. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang No : 9 Tahun 2010, tentang Keprotokolan; b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan sehingga diperlukan Undang-Undang baru dalam rangka penyempurnaan pengaturan mengenai Keprotokolan KETENTUAN KEPROTOKOLAN MENGENAI TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol, dipandang perlu mengatur tata tempat, tata upacara dan tata Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan: (1) Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan. Seperti yang kita ketahui bahwa Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata pengormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah,. pengaturan keprotokolan; b. DOWNLOAD. Edit. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2009. 39 Tahun 2018 Pelaksanaan Undang-Undang No. CARILAH UNDANG – UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN KEPROTOKOLAN MELALUI INTERNET ATAU MEDIA BUKU TERKAIT MATERI KEPROTOKOLAN ATURAN DASAR PROTOKOL. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2010. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol sudah tidak sesuai dengan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Mengingat : 1. 9 Tahun 2010 a. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan. di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. 2010. U: Pemrakarsa: Nomor Peraturan: 56: Tahun Peraturan: 2019: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan Bentuk Peraturan: PP:. Keprotokolan: T. . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Keprotokolan; Mengingat: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2019. id – Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan. Keprotokolan. TENTANG KEPROTOKOLAN . bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka dipandang perlu dibentuk suatu pedoman keprotokolan terhadap pelaksanaan. Undang‐Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang KeprotokolanKeprotokolan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1987, ialah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau. Keprotokolan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1987, ialah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau.